detiksekilas.com, Jakarta–Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Joune Ganda, memberikan apresiasi atas evaluasi DPD RI.
Namun demikian, Apkasi juga memberikan catatan kritis terkait berbagai persoalan struktural yang masih membelenggu pembangunan desa.
Hal ini terungkap pada rapat diseminasi hasil pemantauan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mengenai tata kelola pemerintahan desa di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 4 Februari 2026.
“Persoalan desa saat ini bukan hanya sebatas kendala administratif di tingkat bawah, melainkan dampak dari ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah,” ucap Joune Ganda dalam forum tersebut.
Poin krusial yang juga disoroti soal kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Meski tujuannya baik, namun Apkasi menilai kebijakan yang bersifat penyeragaman (One Aize Fits All) ini berisiko menggerus ruang fiskal desa untuk pelayanan dasar. Bahkan potensi terjadinya tumpang tindih antara KMP dan BUMDes bisa terjadi.
Kebijakan itu ditakutkan menambah beban APBD kabupaten akibat harus menutup kekurangan biaya yang timbul.
“Apkasi memandang permasalahan desa saat ini adalah masalah struktural dan sistemik. Ada fragmentasi kebijakan pusat yang sering kali tidak mempertimbangkan kondisi keuangan serta kesiapan lembaga di daerah,” tandas Joune Ganda
Untuk itu, hasil pemantauan dan evaluasi DPD RI ini harus menjadi titik awal konsolidasi kebijakan desa secara nasional untuk mengembalikan otonomi nyata kepada desa melalui prinsip rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan).
Menurut Apkasi, selama ini desa cenderung hanya diposisikan sebagai unit administratif pelaksana program pusat, sehingga ruang gerak dan inisiatif lokal menjadi sangat terbatas.(boyz/ds)
