detiksekilas.com, Minut– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara secara resmi mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi dan transparansi kepada masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terbuka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Novly Wowiling menyampaikan bahwa publikasi RLPPD ini adalah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 28.
Menurutnya, langkah ini juga menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan akses langsung kepada masyarakat mengenai capaian kinerja selama satu tahun terakhir, termasuk tantangan yang dihadapi serta rencana perbaikan ke depan.
“Melalui RLPPD ini, masyarakat dapat mengetahui secara transparan perkembangan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab,” ujar Wowiling.
Sepanjang tahun 2025, capaian pembangunan di Minut menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,76, menandai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Angka kemiskinan pun berhasil diturunkan menjadi 6,05%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi mencapai angka sebesar 5,5%, menunjukkan kestabilan dan potensi pengembangan daerah.
Selain indikator ekonomi dan sosial tersebut, sektor pelayanan dasar seperti kesehatan turut mengalami peningkatan signifikan. Berbagai indikator di bidang kesehatan mencapai angka 100%, menandakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebuah pencapaian yang membanggakan dan memperlihatkan pengelolaan anggaran yang transparan serta akuntabel.
Masyarakat dapat mengakses Ringkasan RLPPD Tahun 2025 melalui tautan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan bersama.
Dengan berbagai capaian positif ini, Kabupaten Minahasa Utara semakin menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang secara berkelanjutan dan menjaga transparansi sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.(boyz/ds)
